Debat Kedua Pilgub Jatim, Luluk-Lukman Janji Tidak Ada Penggeledahan KPK Lagi

salsabilafm.com – Paslon nomor urut 1 Pilgub Jatim Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, menyoroti tingginya kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Mereka juga menyinggung sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemprov Jatim yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan mereka saat menjalani debat publik kedua Pilgub Jatim 2024, di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.

“Data ICW (Indonesia Corruption Watch) tahun 2023 Jawa Timur ternyata juga memilki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu inilah realitas yang harus dituntaskan,” kata Luluk.

Luluk menyebut, ia dan Lukman bertekad untuk menghadirkan birokrasi baru yang memecahkan masalah, bukan justru yang menjadi masalah.

Dia juga berjanji bila terpilih nanti, tak akan adalagi kantor pemerintahan di Jatim yang digeledah dan diobok-obok oleh KPK karena kasus korupsi.

“Apabila bapak ibu percaya pada kita, Luluk-Lukman kita pastikan tidak ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK, tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka,” ucapnya.

Selain itu, Luluk menyebut Jatim juga memiliki tantangan serius. Di samping itu ada juga agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dikawal.

“Itu artinya Pemprov Jawa Timur harus memastikan tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang lapar, zero hunger, dan pendidikan harus tuntas berkualitas, dan 100 persen warganya harus juga punya jamban yang sehat dan juga bersih,” katanya.

“Namun, demikian bahwa kita masih punya data terakhir ada 19,2 persen atau setara dengan 2.158.000 rumah tangga di Jawa Timur yang tidak punya jamban sehat, dan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur juga peringkat 21 dibandingkan dari seluruh Indonesia,” imbuh Luluk.

Karenanya, sebut dia, yang dibutuhkan Jatim adalah sebuah kepemimpinan yang solutif dan cantik, cerdas yang adaptif, transparan dan transformatif, inovatif dan antikorupsi.

“Oleh karena itu jangan pernah berbangga kita menerima begitu banyak penghargaan, apalah artinya penghargaan, kalau ternyata rakyat kita miskin, ngurus KTP susah, ngurus BPJS susah apalagi ngurus izin juga susah belum tahu kapan akan selesai dan berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan,” kata Cagub yang diusung PKB itu.

Sementara itu Lukman, menyebut jika terpilih nanti, pemerintahannya bersama Luluk, adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Tapi mereka pun bertekad mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim 8 persen lebih.

“Tentu sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat kita tahu Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Itu sesungguhnya kalau kita maknai 10 persen agar kita terhindar dari middle income trap,” kata Lukman.

Oleh karena itu, kata dia, Luluk-Lukman memiliki terobosan birokrasi digital yakni birokrasi yang melayani, bersih, mudah, cepat, dan praktis.

“Dalam One Jatim satu apllikasi untuk semua pelayanan agar semua terlayani dengan baik kesejahteraan bisa cepat terwujud Jawa Timur,” kata Lukman. (Mukrim)