Aliansi Mahasiswa Jatim Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

salsabilafm.com – Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat, menggelar aksi damai. Massa menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang bakal berlaku tahun depan.

Rencananya, kenaikan PPN 12 persen akan diterapkan pemerintah per 1 Januari 2025 mendatang. Dalam aksi itu, tidak hanya sosialisasi pada masyarakat terkait dampak kenaikan PPN 12 persen, tapi juga orasi, aksi teatrikal, dan penandatangan penolakan pun dilakukan.

Kordinator BEM Surabaya Raya, Aldinanda Rizaldyaji mengatakan, aksi para mahasiswa dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi bilamana PP 12 % ini dilakukan serta diterapkan kepada masyarakat luas, tentunya hal ini akan sangat berdampak pada kalangan masyarakat yang kurang mampu.

“Aksi mimbar bebas yang dilakukan oleh perwakilan teman teman mahasiswa se-Jawa Timur, memang perlu dilakukan, agar masyarakat teredukasi mengenai dampak dari kenaikan ppn 12% yang telah dikaji teman teman mahasiswa,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).

Aldinanda juga menyayangkan Pemerintah Kota Surabaya yang meniadakan Car Free Day (CFD) di sekitar Taman Bungkul. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya seperti tidak mendukung aksi para mahasiswa. Padahal, para mahasiswa ini hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat akan dampak PPN 12%.

“Menariknya dari mimbar bebas yang dilakukan dihari minggu, pemerintah kota Surabaya justru malah meliburkan CFD yang biasannya diadakan, padahal niat kami teman teman mahasiswa untuk melebur dengan masyarakat, mengenai dampak dan tanggapan kenaikan ppn 12% di negara tercinta ini,” ucap Aldinanda, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa, Universitas Maarif Hasyim Latief, Kabupaten Sidoarjo.

Widayati (52) seorang buruh yang saat itu berada di Taman Bungkul, turut mendukung aksi mahasiswa dalam menolak kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, aksi mahasiswa ini sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan suara ke pemerintah.

“Saya ini buruh pabrik. Saya setuju dengan teman-teman mahasiswa untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Kalau mau masyarakat sejahtera, pendapatan dinaikkan sementara pajak diturunkan,” katanya.

Sementara itu, dalam aksi penolakan kenaikan PPN 12 persen, terdapat sejumlah kampus yang turut bergabung. Tidak hanya dari Surabaya saja, bahkan di luar Surabaya pun ikut hadir. Seperti, dari Lamongan, perwakilan Universitas Brawijaya Malang, Probolinggo, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan Universitas Telkom Surabaya. (*)