Presiden Prancis Emmanuel Macron Resmi Akui Palestina

salsabilafm.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina, sebuah langkah bersejarah yang langsung memicu gelombang dukungan serupa dari sejumlah negara Barat.

Dilansir dari CNBC, dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB mengenai solusi dua negara untuk Palestina di Markas Besar PBB, New York, Senin (22/9/2025) waktu setempat, Macron menyerukan diakhirinya perang yang telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi rakyat Palestina.

“Waktu untuk perdamaian telah tiba, ketika kita hanya berjarak beberapa saat dari kehilangan kesempatan itu selamanya,” tegas Macron.

Meski begitu, Macron menegaskan bahwa Prancis belum akan membuka kedutaan besar untuk Palestina sebelum dua syarat terpenuhi, yakni gencatan senjata penuh di Gaza dan pembebasan seluruh sandera.

Langkah Prancis itu disambut meriah oleh Otoritas Palestina. Delegasi Palestina menyebutnya sebagai keputusan “bersejarah dan penuh keberanian.”

Selain Prancis, pengakuan terhadap Palestina juga diumumkan pada hari yang sama oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah mengumumkan pengakuan pada Mei lalu, sementara Swedia lebih dulu mengambil langkah serupa sejak 2014. Macron menyebut sejumlah negara lain seperti Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, Monako, dan San Marino juga ikut bergabung mengakui Palestina.

Namun, keputusan itu mendapat tentangan keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan mengizinkan terbentuknya negara Palestina. Bahkan, sejumlah anggota kabinet garis kerasnya mengancam akan mencaplok Tepi Barat sebagai upaya menutup jalan menuju negara Palestina.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, juga mengecam langkah tersebut. “Israel akan mengambil tindakan. Mereka tidak sedang mempromosikan perdamaian. Mereka mendukung terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan agar dunia tidak gentar menghadapi ancaman balasan dari Israel. “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko retaliasi,” ujarnya dalam wawancara dengan AFP.(*)