Aliansi Jurnalis Sampang Menyoal Keamanan Anak di Kabupaten Layak Anak

Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) sukses mengadakan serial diskusi bertema “Menyoal Keamanan Anak di Kabupaten Layak Anak” di Ballroom Hotel Panglima Sampang, Sabtu (6/11/2021) pagi.

Disiarkan langsung melalui channel youtube Aliansi Jurnalis Sampang, hingga Senin (8/11) pagi, video serial diskusi ke 3 AJS ini sudah ditonton oleh 500 lebih viewer.

Tanpa intervensi dan tendensi apapun, empat orang narasumber kunci leluasa mengulas tema diskusi yang sengaja diangkat untuk mendukung predikat KLA Sampang. Berikut pemaparan keempat narasumber:

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Mohammad Fadeli menerangkan bahwa proses penilaian Kabupaten Layak Anak harus melalui beberapa tahapan seperti dokumentasi dan lainnya.

Sedangkan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak, semua pihak memiliki tanggungjawab, tidak hanya Pemerintah yang bertugas. “Amanah undang-undang maupun perda, tidak hanya Pemerintah tapi semua pihak bertangung jawab,” paparnya.

Siti Farida, Aktivis Perempuan Kabupaten Sampang menekankan Pemerintah harus memiliki program-program inovatif berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak supaya tindak kekerasan terhadap anak di Sampang tidak lagi terjadi.

“Semenjak Kabupaten Sampang mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak, pengulangan kasus kekerasan terhadap anak itu semakin menjadi-jadi. Inilah yang harus direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sampang,” pintanya.

Sementara, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sampang, Aipda R, Sukardono Kusuma mengatakan bahwa anak adalah pewaris negara yang sedini mungkin harus diberikan perlindungan, kesempatan, dan dijaga hak serta kewajibannya.

“Untuk itu, Pemerintah harus memiliki piranti-piranti hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin keselamatan anak dari kekerasan maupun diskriminasi,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fathoni menambahkan, berbicara tentang Kabupaten Layak Anak, maka ke depan harus ada sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin keamanannya dari kekerasan.

“Menurut saya mending tidak mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak, jika masih terjadi kekerasan, oleh karena itu yang penting adalah prosesnya mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak,” tutupnya. (Romi)